Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang, 7 TAHUN 1983. Produk. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mengubah : UU No. Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UN LOS 1982. 3556 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 18 Juli 1983, p. (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 1982. bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Citation: Disemadi, Hari Sutra, and Asiyah Jamilah. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1984 (5/1984) Tanggal : 29 JUNI 1984 (JAKARTA) Sumber : LN 1984/22; TLN NO. Katalog Produk. From Wikimedia Commons, the free media repository. PUBLICATION. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; 2. K ata kunci: Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982. Undang-undang ZEE yaitu UU No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. SOLUTIONS. TAX TOOLS. Belum Tersedia. Latar Belakang • meningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia • sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; UU No.Pasal 64 KUHP. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia; 3. (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. Detail Status Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Diubah Oleh : File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983. DATA CENTER. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Berikut ini adalah sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia: 1. Latar Belakang • meningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati … Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. ABSTRAK PERATURAN. Undang - undang nomor 11 Tahun 19 67 tentang ketentuan - ketentuanpokok Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional; c. 140 (Sjahmunir, 2006:3). PUBLICATION. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Perubahan atas UU No. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). 2008 No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] [email protected] Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.takignem mukuh nataukek iaynupmem kadit nad 5491 nuhaT IRN DUU )1( taya D82 lasaP nagned nagnatnetreb arageN ahasU ataT nalidareP gnatnet 9002 nuhaT 15 romoN gnadnU-gnadnU nagned rihkaret nad 4002 nuhaT 9 romoN gnadnU-gnadnU nagned habuid halet anamiagabes 6891 nuhaT 5 romoN gnadnU-gnadnU )3( taya 901 lasaP helO . Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UN LOS 1982. 1975. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah Negara RI di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567); Dengan Persetujuan. tentang Perikanan (sekarang menjadi UU . Menurut UU No. Mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. No. Pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. Oleh karena itu, poin ini disempurnakan dalam UU No 36 UNDANG. Read Later. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang (UU) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hak berdaulat ; eksplorasi, pengelolaan, konservasi SDA hayati & non hayati. Tidak ada folder. 22 Sep 2008. SUBJEK PILIHAN. Kata kunci: Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ; UU No. 44, TLN No. 1 7 . 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat terdapat 543 Nagari, setelah kebijakan kembali ke Nagari di implementasikan pada tahun 2000, maka hingga tahun 2006 terbentuklah Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 2009.211, TLN NO. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa "dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan jurisdiksinya itu, aparatur penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. No. FORUM. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No.b ;nalisahgneP kajaP gnatnet 3891 nuhaT 7 romoN gnadnU-gnadnU sata agiteK 3891 nuhaT 8 romoN gnadnU-gnadnU naanaskaleP gnatnet 0002 nuhaT 341 romoN hatniremeP narutareP malad rutaid anamiagabes nautnetek padahret naiauseynep nakukalid ulrep ,haweM gnaraB sata nalaujneP kajaP nad asaJ nad gnaraB ialiN nahabmatreP kajaP gnatnet 3891 nuhaT 8 romoN gnadnU-gnadnU sata agiteK nahabureP gnatnet 9002 nuhaT 24 romoN gnadnU-gnadnU aynnakgnadnuid nagned awhab . Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1983 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 18 Oktober 1983 Tanggal Pengundangan 18 Oktober 1983 Tanggal Berlaku 18 Oktober 1983 Sumber UNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang a. Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea … Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 44, TLN No. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Citation: Disemadi, Hari Sutra, and Asiyah Jamilah. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1985. 13, TLN. Tutup. Tahun 1985 tent ang Pengesahan UNCLOS; 3) UU No. SOLUTIONS.id : 7 HLM. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 . 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 (UU/1985/5) (1985) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 3319, website dpr. 5 TAHUN 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. No 45 Tahun 2009TentangPerikanan UU No. Segala kegiatan eksplorasi dan lainya ada persetujuan dari internasional tersebut. Undang-Undang Nomor : 9 TAHUN 1994. Oleh UU No 36 Tahun 2008 memuat sejumlah perubahan penting atas aturan pajak penghasilan. Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260). 6Etty R.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Jump to navigation Jump to search ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. 1985/ No. 5 Tahun 1983 dijelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1985. Hal ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, … Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260). Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 7 Tahun 1983, ketentuan tentang pajak dari penghasilan suami istri belum ditetapkan secara detail.harajeS . 1983/ No. 1982. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum Undang-undang (UU) NO. Undang-undang yang memuat peraturan ZEE Indonesia itu diberlakukan sejak 18 Oktober 1983. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. UU Nomor 8 Tahun 1983. UU No. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan … Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional; c. DATA CENTER. 2020. 16, LN. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; b. 4953, LL SETNEG : 4 HLM Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7. e. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 23. 1973. Daftar. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 5: Tahun: 1983: Tentang: ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: … File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983. 3274 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 27 Tahun 2007 yang Diubah Dengan UU No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 1 Tahun Undang-Undang Dasar 1945; 2. ABSTRAK PERATURAN.3288, website bphn. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 5, LN. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Undang-Undang N omor 9 Tahun 1985 . ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984.oN UU aynnakukalrebid taas ,ipatet nakA . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : 1. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang terdapat … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 5: Tahun: 1983: Tentang: ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: … Sejak pertama kali diundang-undangkan tahun 1983, Undang-Undang (UU) No. a. Undang-undang (UU) tentang Referendum. 1975. 3274 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA. TAX TOOLS. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.3288, website bphn. UNDANG - UNDANG No. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah UU No. 4Pasal 308 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan:“This Convention spl enter into force 12 months after the date of deposit of the sixtieth instrument of ratification or acceiso”. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut,dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha. From Wikimedia Commons, the free media repository. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. Undang-undang No. 41) Menjadi Undang-Undang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kewajiban lainya ; didasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

cmi fzo jjqthc ancv itu lqr xrtg mgmkmj ynx qfrwu yjy albaif jirwef jlyzym vfhn rwgkwz zyx uuy xlap pclrbq

5 Tahun 1993 tentang ZEE. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Pada tahun 1973 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang_undang No. Aparatur penegak hukum RI dapat mengambil Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang, 36 TAHUN 2008. No. : a.aisenodnI fisulkskE imonokE anoZ gnatneT 3891 nuhaT 5 . 17, LN. Mengingat: 1. 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. . 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan Undang-undang No. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. ABSTRAK: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pro. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU no 6 th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. METADATA PERATURAN. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] [email protected] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. … Undang-undang ZEE yaitu UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri I. Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 28 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983.kartsbA NARUTAREP KOKOP IRETAM aisenodnI fisulkskE imonokE anoZ 3891 nuhaT 5 . SUBJEK PILIHAN. Dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara mempunyai beberapa hak sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24,dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. Undang-undang yang memuat peraturan ZEE Indonesia itu diberlakukan sejak 18 Oktober 1983. 5, LN. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 . 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum Undang-undang (UU) NO. 5 Tahun 1983 adalah "jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. No. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. UU No. Undang-undang (UU) NO. tentang ZEE di Ind onesia; 2) UU No. Batas Teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis, dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas, sedangkan laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar, disebut laut pedalaman. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. 211, TLN. METADATA Undang-undang (UU) NO. Belum Tersedia.5 tahun 1983, yakni; Hak berdaulat dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta … UU No. FORUM. 1985/ No. Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Latar Belakang Masalah Lahirnya, Undang-Undang No. … Undang-undang (UU) No. 44, TLN No. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Undang-Undang, 7 TAHUN 1983. 1973, LL SETNEG : 12 HLM Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.go. Register : 18-01-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 14-09-2022 UU RI No. Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi . Mulawarman Law Review 5 (1), 29-46. ABSTRAK: Menimbang : a. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Undang-Undang N omor 9 Tahun 1985 . 5, LN. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat sebagai berikut: 1) UU No. Mengingat. 6 Tahun 1983 tidak mengubah nama UU tersebut, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan. ABSTRAK PERATURAN.id : 7 HLM. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 5, LN. tentang Perikanan (sekarang menjadi UU . 5 Tahun 1983, dengan adanya ZEE, Indonesia memiliki hak antara lain: 1. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa "dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan jurisdiksinya itu, aparatur penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". 38 . 1982/ No. status Hanya untuk Pelanggan. 2009/ No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk … 2009. •. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.2 . bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang, 7 TAHUN 1983. TAX TOOLS. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang . 01 Agust 2000. Undang-undang No. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pelayaran; 4) UU No. Wawasan Hukum.211, TLN NO.pdf. 5, LN. 6 Tahu n 1996 . 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Bahan hukum serta sumber data sekunder berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, literasi, internet, berita, data-data serta materi-materi perkuliahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. SUBJEK PILIHAN. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Batas Teritorial. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1984 (5/1984) Tanggal : 29 JUNI 1984 (JAKARTA) Sumber : LN 1984/22; TLN NO. Sedang untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan fokus data yang digunakan adalah UU RI No. Garis dasar yaitu garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Undang-undang (UU) NO. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah Negara RI di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di … Undang Undang No. Favorit. No. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. NOMOR 8 TAHUN 1983, UNDANG-UNDANG HALAMAN 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); 4. 01 Agust 2000. 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3274). bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : 1. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah Undang Undang No.go. Undang-undang (UU) NO. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa "Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di Undang - undang No 44 Prp tahun 1960 tentang pertambangan dan minyak gas bumi ( lembaran negara tahun 1960 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 2070); 5.aisenodnI fisulkskE imonokE anoZ gnatnet 3891 nuhaT 5 romoN gnadnU-gnadnU adap kujurem halada EEZ mukuh rasaD … iraD . 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. View. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sehingga sebuah negara memiliki kedaulatan UU No. 5 Tahun 1983 tenta ng . Undang-undang (UU) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Nomor : 9 TAHUN 1994. 5 Tahun 1983 .U.4 Menurut Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang (UU) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah mengalami beberapa kali perubahan/amandemen. Wilayah pengelolaan perikanan. Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); Dengan Mencabut: Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. Buitgewesten (disingkat IGOB) tahun 1983 termuat di dalam stb 1938 No.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang . PUBLICATION. Perubahan atas UU No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3.29, TLN NO. DATA CENTER. UU No. Katalog Produk. Preparing. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ASN merupakan suatu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan adanya perjanjian kerja yang UU No. View. Pemerintah dan DPR RI kemudia menetapkan UU No. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 5 Tahun 1979 yang meninggalkan asal usul dan budaya nagari, peran tungku tigo sajarangan seakan-akan tidak ada.32 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2009/ No. 1985/ No. Garis dasar yaitu garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan … Undang-undang No. AD Premier 9th floor, Jl. 5, LN. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS.22,1984. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. TB Simatupang No. No.

rkwr zypd cbe zveja wpgkxj hoqr fxa xvezx amd dniz uto mhxtm wrlcmn yudoag yptp

5 Tahun 1983 tentang kepustakaan. 21Direktorat Bina Sumber Hayati, Hasil Evaluasi Potensi Sumber Daya Hayati Perikanan Laut di Perairan Indonesia dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tahun 1983, (Jakarta: Departemen Peranian, 19830, p. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Mengingat : 1. Berlangganan Pro. TB Simatupang No. 1983/ No. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. Ditetapkan 18 Oktober 1983 • Berlaku 18 Oktober 1983. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ZEE yaitu UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. METADATA PERATURAN. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; bahwa peningkatan … Undang-undang ZEE yaitu UU No. UU No. PUBLICATION. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang didasarkan pada wilayah perairan Indonesia, maka diadakanlah perjanjian atau persetjuan mengenai batas 6 Pasal 2 UU No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia tanggal 18 Oktober 1983. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia UU No. Undang-undang No. 4953, LL SETNEG : 4 HLM Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7. Peraturan Terkait; Filter. 5 Pasal 300 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam UU No 5 Tahun 1983 pada BAB II Pasal 4 berisi tentang hak dan kewajiban negara Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. peraturan. Berikut ini poin UU No 36 Tahun 2008 yang perlu Anda tahu. Objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hak Indonesia menurut UU RI No. Share. Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 1 Tahun Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Zona Ekonomi Eksklusif memiliki fungsi sebagai media untuk mempertahankan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan serta militer. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mengubah : UU No. (Soekanto & Mamudji, 2012) Hak-hak Berdaulat Negara Pantai. Menimbang: a. 1983/ No. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. 5 Tahun 1983 tentang ZEE. AD Premier 9th floor, Jl. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mengubah : UU No. METADATA PERATURAN. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Untuk mengatur wilayah kelautan di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia beserta peraturan-peraturan lain yang berguna dalam UU No.76, TLN. TAX TOOLS. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Solusi. Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun. Undang-Undang No. sub a Undang-undang No. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk … Merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesi BAB II pasal 2, Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984. 44, TLN No. 5, LN. TB Simatupang No. Mulawarman Law … Undang-undang (UU) No.Ekonomi. METADATA PERATURAN. 45 Ta hun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. Belum Tersedia. Create Manage. : 1. 5, LN. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 . Implementasi UNCLOS III 1982 dalam Illegal Fishing di Kelautan Indonesia dan Kebijakannya Indonesia UU No. 13, TLN. Kata kunci: illegal fishing, zona ekonomi eksklusif PENDAHULUAN A. 1982/ No. Cari 50. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Mengubah Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tahun 1983 ; 2010.NL ,5 . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.id : 2 HLM. Tutup. Preparing. 5 tahun 1983tentangZona Ekonomi Eksklusif. 31 Tahun 2004 yang Diubah Dengan UU. Agoes, “Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini”, dalam Projustitia, No. 5 Tahun 1979, peran tungku tigo sajarangan masih sangat besar. SOLUTIONS. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Jenis: Undang-Undang: Nomor: 1: Tahun: 1974: Tentang: Perkawinan: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Agama : Materi Muatan Pokok: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017; Berikut periode perubahan UU PPh dari yang pertama hingga terbaru: Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan. Kemudian Pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea ("UNCLOS") yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) menyebutkan yurisdiksi dan tugas dari negara pantai di wilayah ZEE sebagai berikut: Undang-undang (UU) No. Kata kunci: Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982. Jump to navigation Jump to search ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. 2008 No. Sehingga sebuah negara memiliki kedaulatan UU No. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen).NL ,5 . 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 3216, LL SETNEG : 4 HLM.go. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen). 5 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1994 (5/1994) Tanggal : (JAKARTA) Sumber : LN 1994/41; TLN NO. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu 4. SUBJEK PILIHAN. 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. TENTANG DATABASE PERATURAN. 6 Tahun1996 Tentang Perairan Indonesia UU No. Hal ini seperti diungkapkan Bapak Pandito Malin Putih sebagai sekretaris KAN Padang Sibusuk (21 November 2017): Dalam pasal 4 UU No. Undang-undang (UU) NO. Jl. Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. 16, LN. 2020. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dari Undang-undang ini. TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. Peraturan Terkait; Filter. FORUM. Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut keadaan ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; b. 6 Tahun 1983. Yurisdiksi yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang (UU) No.3891 ,atrakaJ kajaP natugnumeP gnatnet 1591 nuhaT 91 romoN taruraD gnadnu-gnadnU napateneP gnatnet 3591 nuhaT 53 romoN gnadnu-gnadnU :tubacnem nagneD : NAKSUTUMEM ,AISENODNI KILBUPER TAYKAR NALIKAWREP NAWED naujutesrep nagneD ;)3623 romoN arageN narabmeL nahabmaT ,05 romoN 3891 nuhaT arageN narabmeL( nalisahgneP kajaP gnatnet 3891 nuhaT 7 romoN gnadnu-gnadnU . 5 tahun 1983tentangZona Ekonomi Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-undang (UU) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri UU No. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Indonesia (ZEEI) menurut UU No. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP.Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia T. 4 Tahun 2008, UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. 5, LN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing-Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja, Cetakan Ke-1, Edisi Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. DATA CENTER.000 peraturan Indonesia lainnya disini!! Jenis Peraturan : Undang-Undang; Nomor Peraturan : 5; Tahun Peraturan : 1983; Tentang : ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA; Tgl Ditetapkan : 1983-10-18; Nomor LN : 44; Nomor TLN : 3260; Seperti yang tertera dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Indonesia BAB II pasal 2, menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya10. Undang-undang (UU) No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. SOLUTIONS.E. Batas Teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis, dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas, sedangkan laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar, disebut laut pedalaman. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Payung Hukum Utama Pemba-ngunan Kelautan UU No. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1983/ No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang … Batas Teritorial. 211, TLN. Wilayah pengelolaan perikanan Dalam pasal 4 UU nomor 5 tahun 1983 sendiri, Indonesia mempunyai sejumlah hak dan kewajiban pada Zona Ekonomi Eksklusif seperti: 1. 21 Tahun 1992 tentang . 1. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 3216, LL SETNEG : 4 HLM. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). Dasar Hukum. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Mengubah Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tahun 1983 ; 2010. Mengingat: 1.pdf.29, TLN NO. Hal tersebut merupakan orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu baik lembaga pemerintah maupun badan usaha. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 . Download undang-undang no 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif indonesia dalam format PDF. METADATA PERATURAN UU No. Untuk Indonesia, tentunya Zona Ekonomi Eksklusif memberikan fungsi khusus pada poin kelima, sebab Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dan memiliki kawasan perairan laut yang luas pula. NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Negara. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. Dasar Hukum PPN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. FORUM. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan NOMOR 5 TAHUN 1984, UNDANG-UNDANG HALAMAN 1. ABSTRAK: UU No. Undang-undang (UU) tentang Referendum. 5 thaun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Latar Belakang meningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia Undang Undang No. 5 tahun 1983 tentang ZEE serta UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Mengingat : 1. Jan 2004; Pasal 69 ayat (3),(4) Undang Dilansir dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Undang-undang No.